Pejabat Taiwan mengeluarkan surat penahanan untuk CEO OnePlus, Pete Lau, atas tuduhan mempekerjakan pekerja secara ilegal di Taiwan. Dua warga Taiwan yang bekerja untuk Lau juga ikut didakwa. Perusahaan smartphone asal Tiongkok ini dituduh merekrut lebih dari 70 insinyur dari Taiwan secara tidak sah, sebagaimana dilansir dari Engadget.
Jaksa Distrik Shilin menyebut OnePlus mendirikan perusahaan cangkang di Hong Kong dengan nama berbeda, lalu membuka cabang di Taiwan pada 2015 tanpa izin resmi. Cabang itu dilaporkan mengerjakan riset dan pengembangan ponsel OnePlus. Menurut pejabat Taiwan, langkah ini melanggar Undang-Undang Lintas Selat yang mengatur hubungan antara Taiwan dan Tiongkok daratan.
Salah satu aturan dalam undang-undang tersebut mewajibkan perusahaan Tiongkok mendapat izin pemerintah Taiwan sebelum merekrut pekerja lokal. Dengan merekrut lebih dari 70 insinyur tanpa izin, OnePlus dianggap melakukan pelanggaran serius.
Pemerintah Taiwan menegakkan aturan ini dengan ketat untuk menjaga keamanan nasional dan mencegah alih teknologi ilegal ke perusahaan Tiongkok. Insinyur yang pindah ke perusahaan Tiongkok sering membawa pengetahuan dan keterampilan penting yang sangat berharga bagi industri Taiwan.
OnePlus, yang berdiri pada 2013, kini menjadi salah satu produsen smartphone besar dunia. Namun, kasus ini menunjukkan bahwa perusahaan Tiongkok, meski terkenal dan besar, tetap harus mematuhi hukum lokal di negara tempat mereka beroperasi.
Penyelidikan terhadap OnePlus adalah bagian dari langkah lebih luas Taiwan untuk mengawasi aktivitas perusahaan Tiongkok di wilayahnya. Taiwan memang sangat berhati-hati dalam hubungannya dengan Tiongkok dan terus menerapkan aturan ketat untuk mencegah infiltrasi atau pencurian hak kekayaan intelektual.
Kasus ini menyoroti ketegangan yang terus berlangsung antara Taiwan dan Tiongkok, serta sulitnya menjalankan bisnis di wilayah dengan hubungan geopolitik yang sensitif. Hal ini juga menegaskan bahwa perusahaan teknologi besar sekalipun harus tunduk pada aturan lokal.
Pax Insight
Surat penahanan terhadap Pete Lau menunjukkan bahwa Taiwan benar-benar menegakkan aturan Undang-Undang Lintas Selat terkait perekrutan tenaga kerja lokal oleh perusahaan Tiongkok. Ini mencerminkan kekhawatiran Taiwan terhadap alih teknologi dan tenaga kerja terampil, serta menegaskan bahwa perusahaan teknologi global pun tidak kebal dari tindakan hukum yang bisa berdampak besar pada kepemimpinan dan operasi mereka di kawasan tersebut.
