Drama panjang mengenai masa depan operasional TikTok di Amerika Serikat nampaknya mulai menemui titik terang setelah berbulan-bulan penuh ketidakpastian. Tiga bulan pasca Presiden Donald Trump menandatangani perintah eksekutif yang menetapkan syarat pemisahan bisnis, kini kesepakatan tersebut dilaporkan telah mencapai tahap yang jauh lebih maju.
Langkah ini menjadi momen krusial bagi aplikasi berbagi video pendek tersebut untuk tetap beroperasi secara legal di pasar Amerika Serikat tanpa bayang-bayang pemblokiran permanen. Berdasarkan laporan terbaru, CEO TikTok Shou Chew telah menyampaikan pesan internal kepada para karyawan bahwa pihak TikTok dan ByteDance telah resmi menandatangani perjanjian kontrol bisnis di AS.
Seperti dilansir dari laman Engadget (21/12), struktur kesepakatan ini kabarnya masih sejalan dengan apa yang diumumkan pemerintah sebelumnya, di mana grup investor asal Amerika Serikat akan memegang kendali mayoritas. Nama-nama besar seperti Oracle, Silver Lake, dan MGX dipastikan akan menjadi pemegang saham utama, sementara ByteDance hanya akan menyisakan sedikit kepemilikan dalam entitas baru tersebut.
Dalam memo yang beredar, Shou Chew memproyeksikan bahwa kesepakatan besar ini ditargetkan akan ditutup secara resmi pada 22 Januari 2026. Setelah proses penutupan selesai, entitas hasil usaha patungan tersebut akan beroperasi secara mandiri sepenuhnya. Organisasi ini akan memiliki otoritas penuh atas berbagai aspek krusial, mulai dari perlindungan data pengguna di Amerika Serikat, keamanan algoritma, moderasi konten, hingga jaminan perangkat lunak yang selama ini menjadi perhatian utama pemerintah.
Otoritas Keamanan Data dan Algoritma yang Lebih Transparan
Pembentukan entitas independen ini akan dibangun di atas pondasi organisasi keamanan data yang sudah ada sebelumnya, yaitu TikTok US Data Security (USDS). Fokus utama dari struktur baru ini adalah untuk meyakinkan regulator bahwa data warga negara Amerika Serikat tidak akan diakses oleh pihak asing. Dengan otoritas atas keamanan algoritma di tangan entitas AS, diharapkan segala bentuk kekhawatiran mengenai manipulasi konten atau kebocoran data dapat diredam melalui sistem pengawasan yang lebih ketat dan transparan.
Meskipun progres di pihak Amerika Serikat terlihat sangat positif, posisi resmi pemerintah Tiongkok terhadap kesepakatan ini masih menyisakan tanda tanya besar. Presiden Trump sebelumnya sempat menyatakan bahwa pihak Tiongkok telah menyetujui persyaratan tersebut sepenuhnya, namun pertemuan-pertemuan lanjutan antara kedua belah pihak sering kali hanya menghasilkan pernyataan yang ambigu. Hingga kini, para pengamat masih menantikan apakah otoritas di Beijing akan memberikan lampu hijau tanpa syarat atau justru memberlakukan regulasi ekspor teknologi tambahan.
Kementerian Perdagangan Tiongkok sempat memberikan pernyataan pada Oktober lalu bahwa mereka akan bekerja sama dengan pemerintah Amerika Serikat untuk menyelesaikan masalah terkait TikTok secara tepat. Hal ini menunjukkan adanya ruang diplomasi yang terbuka meskipun tensi persaingan teknologi antara kedua negara masih cukup tinggi. Jika kesepakatan ini berhasil terealisasi bulan depan, maka ini akan menjadi solusi jangka panjang setelah serangkaian penundaan hukum yang terjadi sepanjang tahun 2025.
Finalisasi kesepakatan yang direncanakan pada Januari mendatang akan menandai tepat satu tahun sejak perintah eksekutif pertama Trump untuk menunda undang-undang pelarangan aplikasi tersebut. Selama setahun terakhir, pemerintah telah memberikan beberapa kali perpanjangan waktu agar proses negosiasi bisnis bisa berjalan tanpa mengganggu pengalaman jutaan pengguna aktif. Kini, dengan ditandatanganinya perjanjian oleh ByteDance, masa depan TikTok di Amerika Serikat selangkah lagi akan memasuki babak baru yang lebih stabil dan sesuai dengan regulasi setempat.
