Ketika Starlink diluncurkan di Indonesia pada Mei 2024, hype yang mengiringinya sangat besar. Janji menghadirkan internet cepat dan menjembatani kesenjangan digital di wilayah unreachable terdengar sangat epic. Secara fisik, Starlink memang berhasil mengisi kekosongan konektivitas yang belum terjangkau oleh jaringan fiber dan 5G.
Namun, jika ditelisik lebih dalam pada model penetapan harganya, muncul sebuah paradoks yang mencolok: meskipun Starlink secara teknis menghubungkan daerah-daerah terpencil, biayanya yang sangat tinggi justru membuat layanan ini berada di luar jangkauan banyak rumah tangga yang ingin dilayaninya.
Menurut laporan analisis data Opensignal, Starlink secara mengejutkan dominan di daerah pedesaan. Hampir 60% pengguna Starlink berada di daerah pedesaan, berbeda jauh dengan FWA yang hanya 24% dan layanan telepon tidak bergerak yang sangat terkonsentrasi di perkotaan (70% pengguna).
Kehadiran Starlink ini sangat terasa kuat di wilayah yang kurang urban seperti Kalimantan, Maluku, dan Papua, daerah-daerah yang kerap mencatat lebih dari 5% waktu tanpa sinyal seluler. Pola ini menegaskan peran Starlink sebagai gap-filler konektivitas pedesaan, menargetkan area di mana fiber dan FWA kesulitan menjangkau.
Berbeda dengan Starlink, layanan Fixed Wireless Access (FWA) domestik justru terkonsentrasi di perkotaan, dengan hanya seperempat perangkat di daerah pedesaan. Para penyedia FWA dan telepon tidak bergerak lokal memilih untuk berfokus pada pasar perkotaan yang lebih kompetitif karena menawarkan tingkat pengembalian investasi yang lebih tinggi dan biaya backhaul yang lebih rendah.
Hal ini secara otomatis membuka peluang bagi Starlink untuk menjadi pemain utama di daerah pedesaan. Namun, dominasi pasar pedesaan secara keseluruhan masih dipegang oleh broadband telepon tidak bergerak, dengan pangsa lebih dari 70% di antara pengguna Opensignal.
Namun, ada satu hal yang menyebabkan Strlink tidak berkembang dengan luas. Biaya perangkat keras (hardware) menjadi penghalang utama adopsi Starlink secara massal. Harga Kit Starlink Mini yang mencapai Rp4,75 juta ($291) jauh melampaui harga router 4G FWA dari operator lokal, yang dimulai dari sekitar Rp400.000 ($24).
Walaupun harga perangkat Starlink reguler sempat turun dari Rp7,8 juta menjadi Rp5,9 juta, penambahan biaya lonjakan permintaan sementara sebesar Rp8–9,4 juta membuat biaya awal perangkat bisa mencapai sekitar Rp14,1 juta, sebuah angka yang sangat jauh dari jangkauan masyarakat umum.
Tidak hanya perangkat keras, biaya bulanan Starlink juga masih jauh lebih mahal dibandingkan opsi FWA yang tersedia. Paket Starlink paling terjangkau, Residensial Lite, dibanderol Rp479.000 ($29,51). Meskipun harga ini sudah jauh lebih murah daripada paket termurah Starlink di Amerika Serikat ($80), namun tetap melebihi sebagian besar paket FWA domestik. Kesenjangan harga ini menjadi sangat mencolok jika dibandingkan dengan upah bulanan rata-rata di Indonesia yang hanya sekitar Rp3,09 juta ($190).
Jika dihitung, paket Residensial Lite Starlink menelan biaya hampir seperenam dari upah bulanan rata-rata tersebut. Sementara paket reguler bahkan mendekati seperempatnya. Beban perangkat keras menambah tekanan yang lebih besar lagi, di mana biaya perangkat keras Starlink bahkan melampaui rata-rata upah bulanan.
Fakta ini secara gamblang menjelaskan mengapa bagi sebagian besar rumah tangga, terutama di daerah pedesaan dengan penghasilan rendah, Starlink tetap menjadi solusi premium yang tidak terjangkau.
Meskipun Starlink berfokus awal pada menghubungkan 2.700 klinik kesehatan dan puskesmas, strategi business and community ini efektif membatasi akses internet ke situs-situs komunitas bersama. Bagi pengguna perorangan, harga yang tinggi ini menghambat adopsi massal, bahkan di daerah pedesaan yang paling membutuhkan konektivitas.
Meskipun secara fisik Starlink mampu meningkatkan jangkauan dan keandalan jaringan di daerah terpencil, kesenjangan harga yang besar ini membuat layanan tersebut hanya dapat dinikmati oleh segelintir orang, bukan solusi broadband yang inklusif untuk semua.
