Media sosial sempat dihebohkan oleh kabar yang menyebar secara masif bahwa chatbot AI terkemuka, ChatGPT, tidak lagi diizinkan untuk memberikan nasihat di bidang hukum dan medis menyusul pembaruan kebijakan penggunaan. Namun, isu ini ternyata adalah hoax alias kabar palsu. Pihak OpenAI dengan cepat mengeluarkan klarifikasi resmi, menegaskan bahwa perilaku dan batasan penggunaan ChatGPT "tetap tidak berubah".
Untuk meredam kepanikan di kalangan pengguna, Karan Singhal, Head of Health AI OpenAI, secara langsung memberikan klarifikasi melalui platform X (sebelumnya Twitter). Singhal secara tegas menyatakan bahwa klaim yang beredar tersebut "tidak benar". Klarifikasi ini dikeluarkan sebagai respons terhadap postingan yang kini sudah dihapus dari platform taruhan Kalshi, yang sempat mengklaim "JUST IN: ChatGPT will no longer provide health or legal advice." Hal ini menunjukkan keseriusan OpenAI dalam menjaga integritas informasi.
Dilansir dari laman The Verge (5/11), Singhal menekankan poin yang selalu dipegang teguh oleh OpenAI: ChatGPT tidak pernah menjadi pengganti nasihat profesional. Meskipun demikian, chatbot ini akan terus berfungsi sebagai sumber daya yang sangat berguna (great resource) untuk membantu masyarakat memahami informasi di bidang hukum dan kesehatan.
Dengan kata lain, ChatGPT tetap dapat memberikan konteks dan pengetahuan umum, tetapi tidak untuk memberikan rekomendasi spesifik yang membutuhkan lisensi dan keahlian profesional.
Kebijakan Lama yang Diperkuat, Bukan Peraturan Baru
Karan Singhal juga menggarisbawahi bahwa penyertaan kebijakan seputar nasihat hukum dan medis "bukanlah perubahan baru dalam ketentuan kami." Hal ini menunjukkan bahwa batasan penggunaan ini sudah lama diterapkan dan bukan merupakan update mendadak. Update kebijakan pada 29 Oktober lalu hanyalah bentuk penegasan dan penyatuan aturan yang sudah ada ke dalam satu dokumen, bukan penambahan larangan baru yang fundamental.
Pembaruan kebijakan yang baru memang mencantumkan daftar aktivitas yang tidak boleh dilakukan dengan ChatGPT. Salah satunya adalah "ketentuan nasihat yang disesuaikan yang memerlukan lisensi, seperti nasihat hukum atau medis, tanpa keterlibatan yang tepat oleh profesional berlisensi" (provision of tailored advice that requires a license, such as legal or medical advice, without appropriate involvement by a licensed professional). Kata kunci di sini adalah "nasihat yang disesuaikan" tanpa pengawasan ahli berlisensi.
Aturan yang baru ini sebenarnya sangat mirip dengan kebijakan penggunaan ChatGPT sebelumnya. Kebijakan lama melarang pengguna melakukan aktivitas yang "dapat secara signifikan mengganggu keselamatan, kesejahteraan, atau hak orang lain," termasuk "memberikan nasihat hukum, medis/kesehatan, atau keuangan yang disesuaikan tanpa peninjauan oleh profesional yang berkualifikasi dan pengungkapan penggunaan bantuan AI serta potensi batasannya." Intinya, AI tetaplah alat bantu, bukan hakim atau dokter.
Perubahan terbesar yang sebenarnya terjadi pada 29 Oktober adalah penyatuan tiga kebijakan terpisah OpenAI—meliputi universal, ChatGPT, dan API—menjadi satu daftar aturan yang terpadu. Menurut changelog perusahaan, kebijakan baru ini bertujuan untuk "mencerminkan serangkaian kebijakan universal di seluruh produk dan layanan OpenAI." Jadi, alih-alih menambahkan larangan baru, OpenAI justru membuat aturannya lebih ringkas dan terstruktur, memastikan semua pengguna mematuhi standar keamanan dan etika yang sama.
